PEDOMAN INPASSING

Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
7
BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN INPASSING
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
A. Persyaratan
Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipildan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikantunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untukmenetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuaidengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertibadministrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar itu,Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan JabatanFungsional dan Angka Kreditnya adalah:
1. Guru tetap yang mengajar pada satuan pendidikan,TK/TKLB/RA/BA atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yangsederajat; SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat; danSMA/SMK/SMALB/MA/MAK atau yang sederajat, yang telahmemiliki izin operasional dari Dinas PendidikanKabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat.Guru dimaksud adalah guru yang diangkat oleh pemerintah,pemerintah daerah dan yayasan/masyarakat penyelenggarapendidikan.
2.Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV
3.Masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
berturut-turut pada satmingkal yang sama.
Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
8
4.Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
5.Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh DirektoratJenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
6.Melampirkan syarat-syarat administratif :
a. Salinan/fotokopi sah surat keputusan tentangpengangkatan atau penugasan sebagai guru tetap yangditandatangani oleh yayasan/penyelenggara satuanpendidikan yang mempunyai izin operasional tempatsatuan administrasi pangkal (satmingkal) guru yangbersangkutan.
b.Salinan atau fotokopi ijazah terakhir yang disahkan olehpejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku(Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik dan TenagaKependidikan yang menerbitkan ijasah dimaksud).
c.Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasahbahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan prosespembelajaran/pembimbingan pada satmingkal guruyang bersangkutan.

Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
9
B. Prosedur Pengusulan
Prosedur pengusulan Inpassing Jabatan Fungsional Guru BukanPegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut:
1. Kepala sekolah/madrasah jenjang TK/RA/BA, SD/MI,SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat,meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan buktifisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipildan atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan,danmengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,dengan menggunakan Format 1 (Lampiran 1).
2.Kepala sekolah/madrasah jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, danSMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapanadministratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan olehGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil atas persetujuanyayasan/penyelenggara pendidikan, dan mengusulkannyake Dinas Pendidikan
Provinsi, dengan menggunakan
Format 1 (Lampiran 1).
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menelitikelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yangdiusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 1(satu) dan mengusulkannya kepada Menteri PendidikanNasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan MutuPendidik dan Tenaga Kependidikan u.b. Direktur ProfesiPendidik dengan menggunakan Format 2 (Lampiran 2).
Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya10
4.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapanadministratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan olehkepala sekolah seperti tersebut pada butir 2 (dua) danmengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasionalmelalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan u.b. Direktur Profesi Pendidik denganmenggunakan Format 2 (Lampiran 2).
5. Direktorat Profesi Pendidik meneliti dan menilaikelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yangdiusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atauDinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Direktorat Profesiberdasarkan hasil penilaian mengusulkan ke MenteriPendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaianuntuk ditetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan PegawaiNegeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakanFormat 3 (Lampiran 3).
6. Kepala Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaiankelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulanpenetapan inpassing dari Direktur Profesi Pendidik untukditetapkanInpassing Jabatan Fungsional Guru BukanPegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, denganmenggunakan Format 4 (Lampiran 4).
C.
Dasar dan Tatacara Penetapan
1.Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai NegeriSipil dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan duahal, yaitu:

Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya11
a. Kualifikasi akademik
b.Masa kerja, dihitung mulai dari pengangkatan ataupenugasan sebagai Guru Bukan Pegawai Negeri Sipilpada satuan pendidikan.
2.Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PegawaiNegeri Sipil dan Angka Kreditnya dilakukan denganmenggunakan tata cara sebagai berikut:
a. Meneliti kelengkapan persyaratan penetapan
Inpasing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai
Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.
b.Menghitung masa kerja guru bukan Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan, terhitung sejak diangkatsebagai guru tetap pada satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh pemerintah, pemerintahdaerah dan yayasan/masyarakat penyelenggarapendidikan.
c.Masa kerja guru bukan Pegawai Negeri Sipildiperhitungkan dengan satuan tahun penuh.Misalnya, guru bukan Pegawai Negeri Sipil denganmasa kerja 10 tahun 11 bulan, dihitung 10 tahun.
d.Kelebihan masa kerja 11 bulan diperhitungkan untuk
kesetaraan kenaikan gaji berkala berikutnya.
e.Berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerjaguru yang bersangkutan, ditetapkan jenjang jabatanfungsional guru tersebut dengan menggunakantabel konversi pada Lampiran 5.
f.Contoh penetapan jenjang jabatan fungsional gurubukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnyadisajikan pada Lampiran 4.
Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya12
g.Dengan memperhatikan kualifikasi akademik danmasa kerja guru bukan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan,
ditetapkan
Jenjang
JabatanFungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil danAngka Kreditnya menggunakan Format 4 (Lampiran4).
D.Jenjang Jabatan Fungsional
1. Guru merupakan tenaga profesional yang menurut UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosenharus memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV.Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi akademik S-1dengan masa kerja 0 tahun, menurut Keputusan MenteriPemberdayaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 memilikijabatan funsional Guru Madya dengan golongan/ruang III/a.Di samping itu Guru Pegawai Negeri Sipil dengangolongan/ruang IV/a yang akan mengusulkan naik pangkatke IV/b dipersyaratkan memenuhi 12 point angka kreditpengembangan profesi. Pada umumnya Guru PegawaiNegeri Sipil tertahan di golongan/ruang IV/a karenakesulitan memenuhi 12 point angka kredit pengembanganprofesi. Dalam rangka kesetaraan jabatan fungsional dangolongan/ruang Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil denganGuru Pegawai Negeri Sipil, maka jenjang jabatan fungsionalGuru Bukan Pegawai Negeri Sipil hasilinpassing minimalGuru Madya dan maksimal Guru Pembina. Jadi jenjangjabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil hasil
inpassingadalah:

Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya13
a.Guru Madya,
b.Guru Madya Tk.I,
c.Guru Dewasa,
d.Guru Dewasa Tk.I, atau
e.Guru Pembina.
2. Angka kredit kumulatif terendah hasilinpassing yang
diperoleh guru bukan Pegawai Negeri Sipil adalah 100.
3. Bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang bidang tugasnyatidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya(mismatch), maka angka kredit hasil inpassing berdasarkankualifikasi akademik dan masa kerja dikurangi 25 pointangka kredit.
4. Bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari nonLPTK dan tidak memiliki Akta mengajar, maka angka kredithasil inpassing berdasarkan kualifikasi akademik dan masakerja dikurangi 25 point angka kredit.
Contoh:
1. adalah Sarjana Pendidikan PKn, telah berpengalamanmengajar mata pelajaran PKn di SMP Cipete, Jakarta Selatanselama 15 tahun. Berdasarkan tabel konversi Budi mendapatangka kredit kumulatif 300. Jabatan fungsional Budi adalahGuru Dewasa Tingkat I dengan pangkat/golongan PenataTingkat.I Golongan III/d.
Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya14
2. adalah lulusan Sarjana Pendidikan Matematika,telah mengajar mata pelajaran Fisika di SMA Cipete, JakartaSelatan selama 20 tahun. Berdasarkan tabel konversiHaryono mendapat angka kredit kumulatif 400. Karena
mismatch (tidak sesuai dengan yang diampu), maka angka
kredit kumulatifnya berkurang, sehingga Haryonomemperoleh angka kredit kumulatifnya adalah 400 – 25 =375. Jabatan fungsional Haryono adalah Guru DewasaTingkat I dengan pangkat/gologan Penata Tingkat I golonganIII/d
.
3. adalah lulusan Sarjana non Kependidikan bidangSejarah dan tidak memiliki Akta Mengajar (Akta IV), telahmengajar mata pelajaran Sejarah di SMA Cipete, JakartaSelatan selama 7 tahun. Berdasarkan tabel konversi Nenengmendapat angka kredit kumulatif 150. Karena tidak memilikiAkta Mengajar IV, maka angka kredit kumulatifnya berkurang25, sehingga Neneng memperoleh angka kredit kumulatifnyaadalah 150 – 25 = 125. Jabatan fungsional Neneng adalahGuru Madya Tk Idengan pangkat/golongan Penata MudaTingkat I golongan III/b
4. adalah lulusan Fakultas Ekonomi jurusan EkonomiKooperasi, tidak memiliki Akta Mengajar (Akta IV), dan telahmengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Cipete,Jakarta Selatan selama 8 tahun. Berdasarkan tabel konversi,Bahri mendapat angka kredit kumulatif 150. Karena tidakmemiliki Akta Mengajar IV, maka angka kredit kumulatifnyaberkurang 25. Juga karenamismatch, maka angka kreditkumulatifnya dikurangi 25. Sehingga Bachri memperoleh

Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya15
angka kredit kumulatifnya adalah 150 – 25 – 25= 100.Jabatan fungsional Bachri adalah Guru Madya denganpangkat/golongan Penata Muda golongan III/a.
5.Dani adalah lulusan Fakultas Sastra jurusan Bahasa Jepang,tidak memiliki Akta Mengajar (Akta IV), dan telah mengajarmata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Cipete, JakartaSelatan selama 5 tahun. Berdasarkan tabel konversi, Danimendapat angka kredit kumulatif 100. Karena tidak memilikiAkta Mengajar (Akta IV), maka angka kredit kumulatifnyaberkurang 25. Juga karenamismatch, maka angka kreditkumulatifnya dikurangi 25. Tetapi karena jabatan fungsionalguru bukan Pegawai Negeri Sipil hasilinpassing terendahadalah Guru Madya dengan perolehan angka kreditminimal100, maka angka kredit yang dimiliki Dani tetap 100. Jadijabatan fungsional Dani adalah Guru Madya denganpangkat/golongan Penata Muda golongan III/a.
E.Pejabat yang Berwenang Menetapkan
1. Pejabat yang berwenang menetapkan,Inpassing JabatanFungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan AngkaKreditnya disesuaikan dengan jenjang kepangkatan guruyang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:
a.
Menteri Pendidikan Nasional berwenang untukmenetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan PegawaiNegeri Sipil dan Angka Kreditnya pada jenjang GuruPembina.
Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya16
b.
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri PendidikanNasional berwenang untuk menetapkan JabatanFungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil danAngka Kreditnya pada jenjang Guru Dewasa Tk.I.
c.
Kepala Biro Kepegawaian atas nama MenteriPendidikan Nasional berwenang untuk menetapkanJabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipildan Angka Kreditnya pada jenjang Guru Dewasa.
d.
Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada BiroKepegawaian Departemen Pendidikan Nasional atasnama Menteri Pendidikan Nasional berwenang untukmenetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan PegawaiNegeri Sipil pada jenjang Guru Pratama sampaidengan Guru Madya Tk.I.
2. KeputusanInpas s ing Jabatan Fungsional Guru Bukan PegawaiNegeri Sipil dan Angka Kreditnya dibuat denganmenggunakan contoh pada Format 4 (Lampiran 4).
F. Lain-lain
1. Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru BukanPegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya mulai berlakuterhitung tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 1 Oktober2010.
2.Guru bukan pegawai negeri sipil yang telah ditetapkanjabatan fungsional dan Angka Kreditnya, bilamana yangbersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,makajabatan fungsional dan angka kreditnya yang telah dimiliki

Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya17
tidak dapat digunakan dalam pengangkatan pertama
sebagai guru pegawai negeri sipil.
Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya18
BAB III
PENUTUP
Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa masyarakatmemiliki peran yang sangat besar dalam pembangunanpendidikan. Namun demikian, dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,diharapkan sistem administrasi kepegawaian guru bukanpegawai negeri sipil, terutama yang bertugas pada satuanpendidikan milik masyarakat dapat menjadi lebih tertib danteratur.
Pada sisi lain, pengangkatan dan penempatan semua gurubukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan, harusdisertai dengan pengaturan atas hak dan kewajiban merekamelalui perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama merupakanperjanjian tertulis antara guru dengan penyelenggarapendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syaratkerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsipkesetaraan
dan
kesejawatan
berdasarkan
Pedomanperundang-undangan. Dengan begitu, maka tuntutan akanguru profesional berjalan seimbang dengan upaya memberikanpenghargaan, kesejahteraan, dan perlindungan kepadamereka. Hal ini memiliki implikasi pembiayaan dan sistemkepegawaian bagi guru bukan pegawai negeri sipil, makapelaksanaanInpas s ing Jabatan Fungsional Guru Bukan PegawaiNegeri Sipil dan Angka Kreditnya agar memperhatikanPeraturan Menteri ini dengan seksama.

NOMOR NUPTK

Bagi yang ingin melihat no NUPTK

KLIK DISINI UNTUK BROWSING
KLIK DISINI UNTUK DOWNLOAD SOFTWARE NUPTK

GAJI PARA KARYAWAN BANK BI

JAKARTA, KOMPAS.com — Semua pegawai Bank Indonesia akhirnya mendapat kenaikan gaji sebesar 3 persen karena kinerja karyawan BI yang berhasil menaikkan perekonomian Indonesia. Kenaikan gaji para karyawan BI disebut cost of living adjustment (COLA).

Dalam COLA, kenaikan gaji karyawan BI bisa mencapai 10 persen, jika karyawan bekerja lebih maksimal akan ditambahkan. "Jadi itu diberikan berdasarkan prestasi. Dasarnya 3 persen, tapi kalau kerjanya bagus bisa ditambah 7 persen," ujar Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, di DPR, Rabu (8/2/2012).

Berikut data yang dihimpun untuk gaji karyawan BI pada tahun 2011 sebelum mendapat COLA:

* Gubernur BI: Rp 153,9 juta

* Deputi Gubernur Senior: Rp 109,7 juta-Rp 164,6 juta

* Deputi Gubernur: Rp 96,8 juta-Rp 115,2 juta

* Direktur BI: Rp 50,2 juta-Rp 72,3 juta

* Deputi Direktur BI: Rp 36,1 juta-Rp 47,4 juta

* Kepala Bagian BI: Rp 25,9-Rp 38,6 juta

* Deputi Kepala Bagian BI: Rp 18,9 juta-Rp 28,9 juta

* Kepala Seksi BI: Rp 12,8 juta-Rp 22,9 juta

* Staf BI Rp 6,1 juta-Rp 15,3 juta

* Pegawai Tata Usaha: BI Rp 3,7 juta-Rp 10,9 juta

* Pegawai Dasar BI: Rp 2,7 juta-Rp 5,2 juta

(Adiatmaputra Fajar Pratama)

INFORMASI PESERTA SERTIFIKASI DEPAG

INFORMASI PESERTA SERTIFIKASI DEPAG (RA/MI/MADRASAH)
KLIK DISINI PENGUMUMAN PESERTA SERTIFIKASI BAGI GURU RA/MI/MADRASAH

DOWNLOAD GRATIS KISI-KISI UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI BAG.2

Download gratis kisi-kisi uji kompetensi sertifikasi untuk guru dan dosen BAHASA ARAB
ADMINISTRASI PERKANTORAN
ANTROPOLOGI
AGRIBISNIS PRODUKSI TANAMAN
AGRIBISNIS PRODUKSI TERNAK


(sumber : kemendiknas)

DOWNLOAD GRATIS KISI-KISI UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI BAG.1

Download gratis kisi-kisi uji kompetensi sertifikasi bagi guru dan dosen.
EKONOMI
BAHASA JERMAN
BIOLOGI
BOMBINGAN KONSELING
DESAIN DAN PRODUKSI KRIA
FISIKA
GEOGRAFI
BUSANA BUTIK
BROAD CASTING
BAHASA PRANCIS
BAHASA JEPANG
BAHASA INDONESIA
AGRIBISNIS HASIL PERTANIAN
BAHASA INGGRIS
AKUNTANSI

(sumber : kemendiknas)

DOWNLOAD GRATIS VIDEO LAGU ANAK BELAJAR BAHASA INGGRIS

Download gratis video lagu anak bahasa inggris
ANIMATED RHYMES
THE A B C SONG
TWINGKLE TWINGKLE LITTLE STAR
FUNNY ANIMATION

OBAT TRADITIONAL DARI TUMBUHAN

Disini dikupas habis ilmu mengenai obat-obatan dari tumbuhan. sangat bermanfaat bagi anda yang ingin kembali ke obat herbal KLIK DISINI

DOWNLOAD GRATIS VIDEO LAGU ANAK ISLAM

Download video lagu anak islam gratis, sangat bagus untuk mendidik anak KLIK DISINI

INFORMASI SEPUTAR AGAMA ISLAM

Dapatkan unformasi seputar agama islam misalnya tata cara sholat, rahasia doa yang dikabul, doa minta jodoh, dan seputar agama islam lainnya disini. KLIK DISINI

INFO SEPUTAR SERTIFIKASI GURU DAN DOSEN

INFORMASI SEPUTAR SERTIFIKASI GURU.

Layanan ini disediakan untuk memberikan informasi kepada calon peserta setifikasi guru tahun 2012. Daftar yang ditampilkan berisi calon peserta sertifikasi sesuai hasil penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2012 oleh Diknas Kabupaten/Kota dan LPMP.
Persyaratan Peserta
Urutan Rangking Calon Peserta
Prioritas Mengisi Kuota
Beberapa aktifitas yang harus dilakukan
1. Guru
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. LPMP

Daftar urutan calon peserta sertifikassi guru tahun 2012

Daftar calon peserta dan pencarian peserta dapat diakses melalui tautan berikut
Peserta [Melihat daftar]
Kisi-Kisi Uji Kompentensi Awal (UKA)

KLIK DISINI

LATIHAN SOAL TEST CPNS BAG.2

DOWNLOAD SOAL CPNS2 GRATIS :

POTENSI AKADEMIK

LATIHAN SOAL CPNS

PERGURUAN TINGGI NEGERI AKAN DILIBATKAN DALAM REKRUT CPNS 2012

ebruary 2nd, 2012 • Related • Filed Under

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, perguruan tinggi akan diikutsertakan dalam mengevaluasi hasil tes calon pegawai negeri sipil. Ia menjelaskan, alasan pelibatan perguruan tinggi dalam seleksi CPNS karena Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai perguruan tinggi negeri sudah memiliki sistem yang baik. Hal itu terbukti dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

“Bukan hanya kali ini. Waktu saya menjabat sebagai Rektor ITS, sebenarnya penilaian ujian (evaluasi) CPNS oleh perguruan tinggi sudah dilakukan di Jawa Timur. Namun, saat ini sifatnya akan dinasionalkan,” kata Nuh, di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Meski belum ditetapkan, Nuh yakin perguruan tinggi bisa dikombinasi dengan lembaga yang berwenang mengurusi kepegawaian. Ia menjelaskan, dalam proses seleksi CPNS, perguruan tinggi akan bertugas membuat dan mengevaluasi soal.

“Kampus itu tempatnya orang pintar. Intinya, yang kita siapkan adalah memberikan dukungan penuh bagaimana mengevaluasi rekrutmen CPNS ini,” ujarnya.

Meski demikian, Nuh menegaskan, jika akan dilibatkan dalam seleksi penerimaan CPNS, perguruan tinggi harus bisa menjamin independensinya dalam mengambil tindakan terkait evaluasi tersebut.

“Saya berikan instruksi khusus kepada para rektor yang mendapat tugas mengevaluasi penerimaan ini. Tidak boleh ada intervensi apa pun dan memberikan hasil dengan apa adanya,” kata Nuh.

PPCI: PTN Dilibatkan dalam Perekrutan CPNS – PPCI CPNS 2012 | pengumuman lowongan cpns 2012-2013

SUMBER PPCI

DOWNLOAD GRATIS VIDEO LAGU ANAK INDONESIA BAG.2

DOWNLOAD GRATIS LAGU ANAK-ANAK INDONESIA BAG.2 :
ANAK GEMBALA
BALONKU ADA LIMA
CICAK CICAK DI DINDING
BURUNG KAKAK TUA
KUPU KUPU YANG LUCU
KASIH IBU
DISINI SENANG DISANA SENANG
SATU DUA TIGA EMPAT
MENANAM JAGUNG
LIHAT KEBUNKU

TAHUN 2012 ADA REKRUITMEN CPNS

Kemen PAN dan RB (Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) telah bekerjasama dengan konsorsium 10 PTN. Kerjasama ini digadang cikal bakal terbentuknya sistem rekrtumen CPNS baru bebas KKN. Selain itu juga menjadi tanda-tanda akan segera ada seleksi CPNS baru.
Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo di Jakarta, Minggu (29/1) menuturkan, memang tahun ini ada kesempatan bagi daerah untuk menjalankan seleksi CPNS baru. “Tetapi proses pengajuannya kebutuhan sangat ketat,” katanya.
Namun khusus tahun ini pemerintah juga membatasi formasi CPNS baru. Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas itu menjelaskan, untuk seleksi CPNS baru tahun ini hanya untuk posisi tenaga pendidik dan tenaga medis. Tenaga medis ini meliputi dokter umum, perawat, dan bidan.
Selain itu, juga dibuka kesempatan seleksi CPNS baru untuk posisi pekerjaan yang mendesak. Saat ini, pekerjaan yang mendesak diantaranya adalah sipir atau penjaga lembaga pemasyarakatan (LP).
Meski sudah memastikan tahun ini bakal ada seleksi CPNS baru untuk beberapa posisi tadi, Eko belum bisa memberikan kapan persis penyelenggaraannya. “Masih dalam proses,” kata dia.
Dia menuturkan, akhir pekan lalu sudah menggelar pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Dalam pertemuan ini, semakin menguatkan jika pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan baru menjadi prioritas rekrutmen CPNS baru tahun ini. Pertemuan ini juga menjadi start identifikasi jumlah kebutuhan pegawai baru di daerah.
Sebelum menjatuhkan kepastian kapan pelaksanaan CPNS baru tahun ini, Eko mengatakan pihaknya masih menunggu data laporan kebutuhan dari daerah. Indormasi laporan kebutuhan ini juga harus dilengkapi dengan laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja. “Kita punya beberapa ketentuan dokumen yang harus disetor. Semuanya harus dilengkapi,” katanya.
Setelah dokumen lengkap, tidak serta merta usulan CPNS baru dikabulkan. Tetapi, akan melewati dulu proses verifikasi. Diluar posisi yang sudah ditetapkan tadi, Kemen PAN dan RB juga sudah berancang-ancang untuk menggelar seleksi CPNS baru untuk seluruh formasi pekerjaan tahun depan.
Perkembangan usulan CPNS baru bisa dipantau di website Kemen PAN dan RB. Khusus di provinsi Jawa Timur (Jatim) per 20 Januari, rata-rata pemkot dan pemkab di provinsi ini baru menyerahkan form perhitungan kebutuhan PNS baru saja. Masih ada laporan lainnya, seperti proyeksi PNS selama lima tahun, uraian jabatan, analisis beban kerja, redistribusi pegawai, dan form usulan kebutuhan pegawai.
Sebagian kecil daerah di Jatim sudah melengkapi dokumen pengajuan CPNS baru dengan laporan analisis beban kerja. Contohnya di Kab. Malang, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, dan Kota Kediri. Sementara di Kota Madiun, Kota Blitar, Kab. Magetan, Kab. Lamongan, Kab Banyuwangi, melaporan dokumen usulan kebutuhan PNS terlebih dahulu. Dokumen yang lain belum mereka masukkan.
Eko mengatakan memang banyak sekali dokumen laporan yang harus diserahkan daerah untuk bisa menjalankan seleksi CPNS baru. “Seluruhnya harus komplit. Tidak boleh ada satu dokumen yang bolong,” katanya.
Upaya ini dilakukan dalam rangka profesionalisasi aparatur sipil negara. Dia berharap, formasi PNS baru yang diusulkan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah. Bukan usulan yang mengada-ada seperti periode sebelumnya.
Sampai saat ini, pihak Kemen PAN dan RB terus sosialisasi terkait usulan kebutuhan CPNS baru. Untuk tenaga pendidik seperti guru, sudah diberlakukan aturan tersendiri. Misalnya, untuk guru TKN (Taman Kanak-kanak Negeri) ditetapkan satu guru negeri untuk satu rombongan belajar yang ada di satu kabupaten atau kota.
Selanjutnya, untuk guru kelas SDN ditetapkan satu orang untuk satu rombongan belajar di seluruh kabupaten atau kota. Aturan ini juga sama untuk usulan guru SLB Negeri. Sedangkan untuk guru Penjaskes dan agama, dihitung tiga kali jumlah sekolah yang ada di kabupaten atau kota.
Sementara untuk rumus usulan guru bidang studi di SMP, SMU, dan SMK adalah, mengalikan jumlah jam wajib sebuah bidang studi dengan jumlah rombongan belajar, lalu dibagi 24 jam. Untuk guru BP, aturan ditetapkan satu guru untuk 150 siswa. Jadi jika di sebuah sekolah ada 300 siswa, maka guru BP-nya ditetapkan dua orang.
Aturan tersebut tidak berlaku jika di dalam satu sekolah jumlah guru masih mencukupi. Daerah boleh mengusulkan jika ada sekolah yang benar-benar membutuhkan, karena tenaga pendidik yang ada sudah pensiun. (wan)

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), tahun ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal itu diungkapkan Wakil Men-PAN dan RB, Eko Prasojo, di Jakarta, “Tetapi proses pengajuan kebutuhannya sangat ketat,” katanya.
Prasojo mengatakan, seleksi CPNS tahun ini hanya untuk formasi tenaga pendidik dan tenaga medis. Tenaga medis ini meliputi dokter umum, perawat, dan bidan. Selain itu, juga dibuka kesempatan seleksi CPNS baru untuk posisi pekerjaan yang mendesak. Saat ini, pekerjaan yang mendesak di antaranya adalah sipir atau penjaga lembaga pemasyarakatan (LP).
Meski sudah memastikan tahun ini bakal ada seleksi CPNS baru, namun Eko belum bisa memastikan bulan berapa seleksi dilakukan. “Masih dalam proses,” katanya.
Dia menuturkan, akhir pekan lalu sudah menggelar pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Dalam pertemuan ini, semakin menguatkan jika pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan baru menjadi prioritas rekrutmen CPNS tahun ini. Pertemuan ini juga menjadi start identifikasi jumlah kebutuhan pegawai baru di daerah.
Sebelum menjatuhkan kepastian kapan pelaksanaan CPNS baru tahun ini, Prasojo mengatakan pihaknya masih menunggu data laporan kebutuhan dari daerah.
Informasi laporan kebutuhan ini juga harus dilengkapi dengan laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja. “Kita punya beberapa ketentuan dokumen yang harus disetor. Semuanya harus dilengkapi,” katanya.
Setelah dokumen lengkap, tidak serta merta usulan CPNS baru dikabulkan. Tetapi, akan melewati dulu proses verifikasi. Di luar formasi yang sudah ditetapkan itu, Kemen PAN dan RB juga sudah berancang-ancang untuk menggelar seleksi CPNS baru untuk seluruh formasi pada tahun 2013.
Menurutnya, untuk tenaga pendidik seperti guru, sudah diberlakukan aturan tersendiri. Misalnya, untuk guru Taman Kanak-kanak Negeri (TKN) ditetapkan satu guru negeri untuk satu rombongan belajar yang ada di satu kabupaten atau kota.
Selanjutnya, untuk guru kelas SDN ditetapkan satu orang untuk satu rombongan belajar di seluruh kabupaten atau kota. Aturan ini juga sama untuk usulan guru SLB Negeri. Sedangkan untuk guru Penjaskes dan agama, dihitung tiga kali jumlah sekolah yang ada di kabupaten atau kota.
Sementara untuk rumus usulan guru bidang studi di SMP, SMU, dan SMK adalah, mengalikan jumlah jam wajib sebuah bidang studi dengan jumlah rombongan belajar, lalu dibagi 24 jam. Untuk guru BP, aturan ditetapkan satu guru untuk 150 siswa. Jadi jika di sebuah sekolah ada 300 siswa, maka guru BP-nya ditetapkan dua orang.

SUMBER : PPCI

DOWNLOAD GRATIS VIDEO LAGU ANAK INDONESIA

Bagi anda yang ingin mendidik anak-anak lewat video lagu, silahkan download gratis lagu indonesia disini (cocok juga untuk guru taman kanak-kanak).
TIK TIK BUNTI HUJAN
MARI KITA BERAMAI RAMAI KE LAUT
SEMUT SEMUT KECIL
SELAMAT ULANG TAHUN
POTONG BEBEK ANGSA
TOPI SAYA BUNDAR
TIK TIK HUJAN
KRING KRING KRING ADA SEPEDA

SE NO.5 TENTANG PENGANGKATAN HONORER

DOWNLOAD DISINI SE NO.5 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER




TINDAK LANJUT TENAGA HONORER

Jakarta-Humas BKN, Tindak lanjut yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap tenaga honorer masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terbaru mengenai tenaga honorer. Tindak lanjut ini berupa pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I dan rencana pelaksanaan tes sesama tenaga honorer kategori II yang pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara. Informasi ini disampaikan Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat menerima anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Kamis (26/1). Selain Kabag Humas, pejabat BKN yang melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah: Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) IIIB Carnadi, Kasubdit Dalpeg IIIC Tris Kuryani, dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Publikasi Petrus Sujendro. DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam audiensi ini menanyakan permasalahan tenaga honorer dan moratorium penerimaan CPNS.

Para Pejabat BKN memberikan penjelasan kepada DPRD Kabupaten Sukoharjo: (kiri-kanan) Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, Kasubdit Dalpeg IIIB Carnadi, Kabag Humas Tumpak Hutabarat, dan Kasubdit Dalpeg IIIC Tris Kuryani

Tumpak Hutabarat menegaskan bahwa moratorium penerimaan CPNS dilaksanakan 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaaan Sementara penerimaan CPNS, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium. Pengecualian terhadap moratorium ini juga berlaku pada kementerian/lembaga yang membutuhkan beberapa formasi seperti: tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, serta Pemerintah Daerah yang belanja pegawai-nya di bawah/kurang dari 50% dari APBD tahun 2011.

Dalam audiensi ini, Tumpak Hutabarat lebih lanjut menjelaskan perlunya tiap instansi melakukan penataan pegawai. Untuk penataan pegawai dengan baik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak dimplementasikan. Disamping itu, guna pemerataan distribusi tenaga pelayanan masyarakat, PNS harus bersedia ditempatkan di instansi dan wilayah di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Jika kebutuhan PNS di suatu daerah telah memadai, diterapkan prinsip zero growth atau pun minus growth.



Audiensi tengah berlangsung antara para pejabat BKN dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo


Berdasarkan data Kedeputian Dalpeg, tenaga honorer di Kabupaten Sukoharjo untuk kategori I berjumlah18 orang, dimana 12 orang dinyatakan memenuhi kriteria, 6 orang tidak menyatakan kriteria. Ada pun untuk tenaga honorer kategori II berjumlah 1136 orang.

Kepala Subbagian Publikasi Petrus Sujendro mengharapkan DPRD Kabupaten Sukoharjo dapat menyampaikan hasil audiensi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawaian. Hal ini agar terwujud kesamaaan persepsi visi, misi dan langkah stratejik dalam pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian, khususnya di Kabupaten Sukoharjo (tawur-aman).

SUMBER : BKN

INFO DATA TENAGA HONORER BKN

Bagi anda para honorer tenaga pendidik dan non pendidik di seluruh indonesia yang butuh info data tenaga honorer BKN.



INFO DATA TENAGA HONORER BKN


TENTANG PENGUPAHAN

Disini dikupas habis dan di jelaskan seluk beluk dan gambaran tata cara pengupahan, baik untuk mengenal dan sebagai pengetahuan kita.

Klik disini MENGENAL LEBIH DALAM TENTANG PENGUPAHAN

CARA MENGHITUNG PAJAK THR

CARA MENGHITUNG PAJAK THR

Kadang kita bingung bagaimana menghitung Pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan kita. disini dikupas habis bagaimana cara penghitungan pajak (THR).

Baik juga sebagai pengetahuan anda yang belum tahu cara menghitungnya.

Klik di sini MENGHITUNG PAJAK THR